SBY mengaku kecewa Pilkada lewat DPRD

SBY mengaku kecewa Pilkada lewat DPRD

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku "kecewa dengan proses maupun hasil" rapat paripurna DPR yang menyetujui pemilu kepala daerah melalui DPRD.

Pernyataan - yang juga disiarkan melalui televisi nasional ini - dikeluarkan di sela-sela kunjungan kepresidenannya di Amerika Serikat.

"Meskipun saya menghormati proses politik itu sebagai seorang demokrat, tetapi sekali lagi saya kecewa dengan proses dan hasil yang ada," kata Yudhoyono.

"Partai Demokrat berencana untuk mempersiapkan gugatan, gugatan hukum sedang kami pertimbangkan mana yang paling tepat ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung."

Dalam sidang paripurna yang berlangsung hingga lewat tengah malam, Demokrat akhirnya melakukan aksi walk out karena sejumlah fraksi menolak opsi ketiga yang mereka ajukan.

Juru bicara Demokrat mengatakan posisi partai sebagai penyeimbang dengan menawakan opsi ketiga sesuai dengan instruksi yang diberikan SBY sebagai ketua umum.

"Curi hak politik"

Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo di Jakarta ikut berkomentar terkait keputusan DPR dengan mengatakan bahwa pihak oposisi telah "mencuri hak politik warga"

"Publik bisa melihat partai mana yang mengambil hak-hak politik warga. Catat," katanya kepada para wartawan seperti dikutip AFP.

Pengguna Twitter dan pemimpin daerah juga mengkritisi keputusan DPR sebagai sebuah kemunduran demokrasi

Sumber :  http://www.bbc.co.uk

Read More

DPR memutuskan pilkada lewat DPRD

Setelah melalui perdebatan yang panjang, sidang paripurna DPR akhirnya melakukan pemungutan suara untuk memutuskan soal utama RUU Pilkada sekitar pukul 02.00 subuh, Jumat 26 September.

Sebanyak 226 suara mendukung pilkada digelar lewat DPR dan 135 suara meminta pilkada secara langsung, dengan total anggota DPR yang memberikan suara 361 orang dan tidak ada yang abstain.

Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout, walau ada beberapa anggotanya yang memberikan suara secara individu.

Keputusan walkout itu disesalkan oleh anggota PDI-P, Eva Kusuma Sundari -yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung- seperti disampaikannya kepada wartawan BBC, Liston Siregar.

"Intinya Demokrat. Kita agak shock juga dengan perilaku Demokrat yang meminta dukungan namun ternyata tinggal gelanggang, kalau orang Jawa bilang. Ternyata hanya main drama dan tidak serius membela pilihan langsung tersebut."

Eva yakin kalau tidak ditinggalkan Demokrat maka pendukung pilkada langsung bisa menang karena ada tambahan sekitar 120-an suara.

Argumentasi 'kuat'

Tidak dalam oposisi langsung. Saya kira tidak. Kita akan melihat mana hal-hal yang memang positif untuk rakyat pasti ada peluang-peluang bagi kita untuk mendukungnya.

Zuber Safawi

Sebelumnya, Partai Demokrat bersikukuh untuk mengusulkan opsi pilkada langsung namun dengan 10 syarat.

Menurut Eva keputusan Demokrat itu bisa jadi dipengaruhi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono, yang menjabat Ketua Umum.

"Memang mendapat restu dan mungkin perintah. Saya yakin Pak SBY karena nggak mungkin Mas Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekjen Partai Demokrat) melakukan policy tanpa sepengetahuan Pak SBY," tambah Eva.

Selama ini polarisasi dalam RUU pilkada ini terlihat antara Koalisi Merah Putih -antara lain terdiri dari motor Partai Gerindra, Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera- dengan koalisi pimpinan PDI-Perjuangan yang mendukung pilkada langsung.

Menurut Zuber Safawi dari Partai Keadilan Sejahtera, hasil yang dicapai mencerminkan dinamika politik di Indonesia karena masing-masing kubu memliki argumentasi yang kuat.

"Bukan soal kemenangan koalisi Merah Putih atau tidak karena semuanya memiliki argumentasi yang kuat dan untuk kepentingan rakyat."

Zuber menegaskan bahwa pemungutan suara tentang RUU Pilkada ini tidak bisa mencerminkan proses politik di masa mendatang dengan pemerintahan presiden terpililh Jokowi dari PDI-P akan selalu menghadapi tantangan dari Koalisi Merah Putih.

"Kalau kedua pihak, masih punya (kesadaran tentang) kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, saya rasa kita tidak akan hantam, tidak semua kebijakan pemerintah akan kita halangi."

"Tidak dalam oposisi langsung. Saya kira tidak. Kita akan melihat mana hal-hal yang memang positif untuk rakyat, pasti ada peluang bagi kita untuk mendukungnya.

Sumber :  http://www.bbc.co.uk

Read More

Real count di lapangan prabowo unggul

Calon presiden Prabowo Subianto mengaku sudah menerima laporan dari daerah-daerah mengenai hasil penghitungan suara. Hasilnya di beberapa provinsi pasangan nomor urut satu itu unggul dari Jokowi-JK. "Kami terima laporan dari daerah-daerah di mana ketua tim pemenangan pasangan nomor 1 adalah gubernur, bupati. Mereka bicara langsung kepada saya keadaan sebenarnya di lapangan, real count kita unggul di banyak sekali tempat," kata Prabowo di studio tvOne, Rabu (9/7). Prabowo memberi contoh di Jawa Barat menang 62 persen, di Sumatera Utara unggul 63 persen dan di Sumatera Barat menang 79 persen. Namun, mantan Danjen Kopassus itu tetap meminta agar hasil sesungguhnya tunggu penetapan KPU. "Marilah sabar tunggu laporan masuk. KPU menilai dan nanti saat menetapkan sebenar benarnya. Jangan terpancing emosi, kalau ada yang mengklaim, mengaku, deklarasikan yah boleh boleh saja, tapi itu tidak ada dasar hukum sama sekali," tuturnya. Menurutnya, di banyak negara quick count juga dilakukan saat pemilu. "Quick count di banyak negara diatur dengan ketat. Sekarang banyak quick count dari lembaga bermacam-macam, yang berlaku di ujung adalah yang sah secara hukum penetapan KPU," tandasnya.

Read More

perhitungan cepat Tracking: Prabowo 46,63%, Jokowi 53,37%

Pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 telah digelar. Quick count atau hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei pun hampir selesai.

Salah satunya, hasil quick count Pol Tracking Institute, yang menyebutkan bahwa pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh 46,63%, sedangkan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) 53,37%.

"Dari 99 sekian persen yang masuk, hasilnya 46,63% Prabowo-Hatta dan 53,37% Jokowi-JK," ujar Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda dalam tayangan Metro TV, Rabu (9/7/2014) malam.

Ada 7 lembaga survei lain yang menyebutkan Jokowi-JK sebagai pemenang, yakni Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Center for Strategic and International Studies (CSIS)-Cyrus Newtwork, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas, Indikator Politik, Radio Republik Indonesia (RRI), dan Populi Center.

Sedangkan 4 lembaga survei berbeda menyatakan Prabowo-Hatta yang unggul, yakni Jaringan Suara Indonesia (JSI), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Indonesia Research Centre (IRC). (Sss) - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2075635/quick-count-pol-tracking-prabowo-4663-jokowi-5337#sthash.5Etf5yI5.dpuf

Read More

Hindari Misinformasi, SBY Jelaskan Soal Papua ke Presiden Fiji

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Fiji Ratu Epeli Nailatikau di Sheraton Resort Denarau, Nadi, Fiji membicarakan peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara.
Pertemuan yang berlangsung pukul 12.00 waktu setempat atau pukul 07.00 WIB, Rabu (18/6/2014), berlangsung dalam suasana penuh persahabatan dan konstruktif.
Pada pertemuan ini SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa, Menteri Perikanan dan Kelautan Syarif Tjitjip Sutardjo, Menpora Roy Suryo, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam dan Kepala BIN Marciano Norman.
Selain melakukan pertemuan antardelegasi, kedua pemimpin negara melakukan pertemuan empat mata. Setelah pertemuan, SBY dan rombongan menghadiri jamuan makan siang yang dilangsungkan Presiden Fiji Ratu Epeli Nailatikau.
Selain bertemu dengan Presiden Fiji, SBY juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Fiji Voreqe Josaia Bainimarama dan pada Kamis besok akan menghadiri Forum Pembangunan Negara-negara Kepulauan Pasifik yang kedua.
Sebelumnya, saat hendak bertolak di Fiji, SBY mengatakan Indonesia selama bertahun-tahun terakhir telah menjalin hubungan baik antara lain dengan negara Timor Leste, Papua Nugini, Australia, dan Selandia Baru.
SBY memaparkan hubungan baik dengan negara-negara di kawasan pasifik tersebut juga berangkat dari kesepakatan bahwa mereka semua secara resmi menghormati kedaulatan Republik Indonesia.
Yudhoyono menuturkan, sebelumnya urusan terkait permasalahan Papua kerap dipersoalkan di tingkat internasional dan hal tersebut bisa diatasi dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di pasifik selatan.
Ia mencontohkan bahwa sejumlah ajang seperti Pacific Island Forum dan Melanesian Spearhead Group sering dijadikan tempat bagi kelompok-kelompok yang mempersoalkan Papua untuk mendapatkan dukungan.
"Tugas saya adalah meningkatkan kerja sama dan persahabatan serta memberitahukan kebijakan kita tentang Papua," ujar SBY.
Dengan demikian, menurut SBY, tidak akan ada lagi atau setidaknya mengurangi disinformasi dan misinformasi terkait dengan kebijakan Indonesia mengenai Papua dalam konteks hubungan internasional.
Kepala Negara menjelaskan, pihaknya sebelumnya juga telah mempersilahkan perwakilan Melanesian Spearhead Group untuk datang ke Papua Barat guna mendengar langsung terkait dengan kebijakan pembangunan ekonomi serta aspek keamanan di Papua - See more at: http://news.liputan6.com/read/2064873/hindari-misinformasi-sby-jelaskan-soal-papua-ke-presiden-fiji#sthash.BHcVyRAv.dpuf

Read More