Awas sektor pertanian lengah, bisa di manfaatkan asing

JAKARTA - Pengawasan ketat di sektor pertanian memang harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama terhadap kinerja dari Kementerian Pertanina (Kementan) yang merupakan lima besar mendapatkan alokasi anggaran tersbesar dari APBN.

Hal tersebut seperti yang disampaikan Wakil Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyu Wagiman saat diskusi "Pekerjaan Rumah Menteri Pertanian era Jokowi-JK" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Minggu (2/11/2014).

"Kalau pemerintahan yang baru tidak mengawasi dan tidak diikuti oleh Kementan maka tidak akan memberikan kontribusi kepada nawacita jokowi," kata dia.

Wahyu mengatakan, struktur penguasaan lahan pertanian di Indonesia sangat jomplang. Setidaknya ada 2.000 perusahaan besar kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia namun dikuasai oleh 10 grup perusahaan besar.

"Dari 2.000 hanya 10 grup perusahaan besar dari Singapura, Malaysia, dan Indonesia ini sangat ketimpangan," tambahnya.

Selain itu, dilihat dari pengalaman yang sudah terjadi pada 2012-2013, konflik agraria Indonesia juga menunjukan peningkatan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan konflik sebesar 100 persen.

"Itu melibatkan perusahaan besar yang menguasai lahan pertanian dan perkebunan yang luas," tukas dia.

Oleh karena itu, Wahyu berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) harus memberikan perhatian dan pengawasan yang ketat terhadap kinerja Kementerian Pertanian, guna mewujudkan nawacita atau visi misi Jokowi-JK sebagai orang nomor satu di Indonesia

 

Suber : okezone.com